Jakarta (ANTARA News) – Menteri BUMN Dahlan Iskan meminta perusahaan milik negara menggaji tenaga kerja outsourcing (alih daya) sebesar minimal 10 persen di atas upah minimum propinsi (UMP). “Pegawai outsourcing di masing-masing BUMN tidak boleh di bawah UMP. Ini menjadi salah satu solusi menyelesaikan … Continue reading →
Jakarta (ANTARA News) – Wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Restaria F. Hutabarat mengimbau Badan Usaha Milik Negara untuk menghapuskan sistem alih daya (outsourcing) guna “melawan” kebijakan yang dinilai merugikan kaum pekerja itu. “Para karyawan `outsourcing` cenderung mendapat gaji lebih … Continue reading →
Jakarta (ANTARA News) – Komisi IX DPR-RI memutuskan untuk membentuk Panja Outsourcing BUMN guna menyelesaikan masalah ketenagakerjaan alih daya di perusahaan milik negara. “Panja Outsourcing BUMN juga untuk menyelesaikan masalah ketenagakerjaan normatif di BUMN,” kata Ketua Komisi IX DPR Ribka … Continue reading →
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27 tentang pengaturan tenaga kerja alih daya (outsourcing), akan menyebabkan 4,5 juta tenaga kerja alih daya di sektor formal menjadi penganggur. Kondisi mengenaskan bagi tenaga alih daya ini dengan asumsi bahwa putusan MK itu akan membuat … Continue reading →
