Gubernur Jabar Ahmad Heryawan berharap UMK 2014 di Jabar yang telah ia teken Kamis (21/11/2013) malam, tidak akan berbuntut gugatan. Ia juga berharap perusahaan tidak mengajukan penangguhan atas penetapan UMK 2014 tersebut. Hal itu disampaikan Heryawan saat ditemui di Gedung … Continue reading →
Jakarta – Mahkamah Agung (MA) kembali menjatuhkan vonis pidana bagi perusahaan yang memberikan gaji di bawah upah minumun regional (UMR). Jika sebelumnya sanksi serupa dijatuhkan kepada pengusaha asal Surabaya, kali ini dijatuhkan kepada perusahaan pelat merah PLN. Kasus ini menjerat Manajer … Continue reading →
Jakarta (ANTARA News) – Menteri BUMN Dahlan Iskan meminta perusahaan milik negara menggaji tenaga kerja outsourcing (alih daya) sebesar minimal 10 persen di atas upah minimum propinsi (UMP). “Pegawai outsourcing di masing-masing BUMN tidak boleh di bawah UMP. Ini menjadi salah satu solusi menyelesaikan … Continue reading →
Sentani (ANTARA News) – Dewan Pengupahan Kabupaten Jayapura segera dibentuk dalam waktu dekat. Hal ini ditegaskan Kepala Bidang Pengawasan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Jayapura R. Yudi Harsono S.SH kepada Antara di Sentani, Senin. “Saat ini … Continue reading →
Jakarta – Peringatan serius bagi para pengusaha yang membayar upah buruh di bawah Upah Minimum Regional (UMR). Sebab, Mahkamah Agung (MA) menghukum pengusaha yang melakukan hal tersebut dengan hukuman penjara. “Menghukum terdakwa Tjioe Christina Chandra dengan pidana 1 tahun penjara,” … Continue reading →
