Mamuju (ANTARA News) – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyampaikan bahwa pihaknya telah menampung segala bentuk persoalan tenaga honorer yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. “Permasalahan tenaga Honorer Daerah bukan hanya terjadi di Sulbar. Namun, juga menjadi persoalan … Continue reading →
Jakarta (ANTARA News) – Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat menyatakan pemerintah terus mengurangi jumlah penempatan TKI sektor informal atau penata laksana rumah tangga (PLRT) ke luar negeri. “Tidak ada Undang-Undang yang melindungi … Continue reading →
Jakarta (ANTARA News) – Komisi IX DPR-RI memutuskan untuk membentuk Panja Outsourcing BUMN guna menyelesaikan masalah ketenagakerjaan alih daya di perusahaan milik negara. “Panja Outsourcing BUMN juga untuk menyelesaikan masalah ketenagakerjaan normatif di BUMN,” kata Ketua Komisi IX DPR Ribka … Continue reading →
Pelaksanaan tugas dan fungsi pengawas ketenagakerjaan di Indonesia sebaiknya dikembalikan dalam suatu sistem sentralistik. Hal ini perlu dilakukan untuk mengoptimalkan seluruh aspek pengawasan di bidang ketenagakerjaan yang selama ini terkendala oleh adanya sekat-sekat kebijakan otonomi daerah. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi … Continue reading →
Batam (ANTARA News) – Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Kemenakertrans Muji Handoyo memerintahkan aparatnya untuk mendesak perusahaan agar mengikutsertakan pekerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek). Muji yang didampingi Direktur Pelayanan PT Jamsostek Achmad Riadi di sela Konsultasi Teknis … Continue reading →
