Pelaksanaan tugas dan fungsi pengawas ketenagakerjaan  di Indonesia  sebaiknya dikembalikan dalam suatu sistem sentralistik. Hal ini perlu dilakukan untuk mengoptimalkan seluruh aspek pengawasan di bidang ketenagakerjaan yang selama ini terkendala oleh adanya sekat-sekat kebijakan otonomi daerah. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi … Continue reading →