Gubernur Jabar Berharap tak Ada Gugatan untuk UMK 2014

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan berharap UMK 2014 di Jabar yang telah ia teken Kamis (21/11/2013) malam, tidak akan berbuntut gugatan. Ia juga berharap perusahaan tidak mengajukan penangguhan atas penetapan UMK 2014 tersebut. Hal itu disampaikan Heryawan saat ditemui di Gedung Pusdai, Jalan Diponegoro, Jumat (22/11/2013). “Saya berharap tidak ada penangguhan, tidak ada gugatan apa-apa,” ujar Heryawan. Seperti diketahui, tahun 2013… Continue reading

Lagi, MA Pidanakan Manajer BUMN yang Membayar Buruh di Bawah UMR

Jakarta – Mahkamah Agung (MA) kembali menjatuhkan vonis pidana bagi perusahaan yang memberikan gaji di bawah upah minumun regional (UMR). Jika sebelumnya sanksi serupa dijatuhkan kepada pengusaha asal Surabaya, kali ini dijatuhkan kepada perusahaan pelat merah PLN. Kasus ini menjerat Manajer PT PLN Pembangkit Sumatera Bagian Utara Belawan, Ermawan Arief Budiman. Sebagai penanggung jawab di area tersebut, Ermawan menggaji 10 pekerja… Continue reading

Dahlan Iskan: gaji “outsourcing” 10 persen di atas UMP

Jakarta (ANTARA News) – Menteri BUMN Dahlan Iskan meminta perusahaan milik negara menggaji tenaga kerja outsourcing (alih daya) sebesar minimal 10 persen di atas upah minimum propinsi (UMP). “Pegawai outsourcing di masing-masing BUMN tidak boleh di bawah UMP. Ini menjadi salah satu solusi menyelesaikan masalah tenaga alih daya di BUMN,” kata Dahlan, di sela acara “Pertemuan Akbar BUMN 2013” di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta,… Continue reading

Dewan Pengupahan Kabupaten Jayapura segera dibentuk

Sentani (ANTARA News) – Dewan Pengupahan Kabupaten Jayapura segera dibentuk dalam waktu dekat. Hal ini ditegaskan Kepala Bidang Pengawasan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Jayapura R. Yudi Harsono S.SH kepada Antara di Sentani, Senin. “Saat ini kepengurusan Apindo sudah terbentuk dan tinggal dilantik saja,” ujar Yudi. Ia menjelaskan setelah Apindo dibentuk, maka proses selanjutnya adalah pembentukan… Continue reading

Pertama di Indonesia, Pengusaha Dipenjara karena Bayar Buruh di Bawah UMR

Jakarta – Peringatan serius bagi para pengusaha yang membayar upah buruh di bawah Upah Minimum Regional (UMR). Sebab, Mahkamah Agung (MA) menghukum pengusaha yang melakukan hal tersebut dengan hukuman penjara. “Menghukum terdakwa Tjioe Christina Chandra dengan pidana 1 tahun penjara,” kata pejabat resmi MA yang tak mau disebut namanya kepada detikcom, Rabu (24/4/2013). Chandra merupakan pengusaha Surabaya yang memiliki 53… Continue reading