Dahlan Iskan: gaji “outsourcing” 10 persen di atas UMP

Jakarta (ANTARA News) – Menteri BUMN Dahlan Iskan meminta perusahaan milik negara menggaji tenaga kerja outsourcing (alih daya) sebesar minimal 10 persen di atas upah minimum propinsi (UMP). “Pegawai outsourcing di masing-masing BUMN tidak boleh di bawah UMP. Ini menjadi salah satu solusi menyelesaikan masalah tenaga alih daya di BUMN,” kata Dahlan, di sela acara “Pertemuan Akbar BUMN 2013” di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta,… Continue reading

LBH: hapuskan sistem “outsourcing” di BUMN

Jakarta (ANTARA News) – Wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Restaria F. Hutabarat mengimbau Badan Usaha Milik Negara untuk menghapuskan sistem alih daya (outsourcing) guna “melawan” kebijakan yang dinilai merugikan kaum pekerja itu. “Para karyawan `outsourcing` cenderung mendapat gaji lebih kecil dibanding karyawan tetap. Mereka juga rentan terhadap pelanggaran ketenagakerjaan, seperti PHK tiba-tiba, nilai gaji yang tidak pantas, dan kehilangan… Continue reading

Komisi IX putuskan bentuk Panja “outsourcing” BUMN

Jakarta (ANTARA News) – Komisi IX DPR-RI memutuskan untuk membentuk Panja Outsourcing BUMN guna menyelesaikan masalah ketenagakerjaan alih daya di perusahaan milik negara. “Panja Outsourcing BUMN juga untuk menyelesaikan masalah ketenagakerjaan normatif di BUMN,” kata Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning. Dia mengemukakan hal itu usai memimpin Rapat Kerja dengan Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Menakertrans Muhaimin Iskandar di Gedung… Continue reading

4,5 Juta Tenaga “Outsourcing” Terancam Menganggur

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27 tentang pengaturan tenaga kerja alih daya (outsourcing), akan menyebabkan 4,5 juta tenaga kerja alih daya di sektor formal menjadi penganggur. Kondisi mengenaskan bagi tenaga alih daya ini dengan asumsi bahwa putusan MK itu akan membuat perusahaan lebih selektif menggunakan jasa penyedia tenaga kerja dan membagi pekerjaan yang bisa dikerjakan tenaga kerja alih daya. Iftida Yasar,… Continue reading