Perpres No 19 tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan

Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No 12 tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan Dibawah ini kami sampaikan perubahan yang terjadi dalam Perpres 19/2016 antara lain:  Peserta PPU dapat mendaftarkan sendiri Sanksi bagi badan usaha yang tidak mendaftarkan dipertegas Batas PTKP menjadi Rp8 juta Besaran iuran mandiri kelas 3 Rp30.000 kelas 2 Rp51.000 kelas 1 Rp80.000… Continue reading

Perbudakan buruh puncak gunung es “human trafficking”

Jakarta (ANTARA News) – Wakil Ketua DPP Partai Gerindra Fadli Zon menilai perbudakan buruh di pabrik kuali di Tangerang, Banten merupakan fenomena puncak gunung es perdagangan manusia (human trafficking). “Perbudakan lain juga masih banyak terjadi. Biasanya dalam kasus lebih besar, bisa melibatkan sindikat perdagangan manusia internasional,” kata Fadli dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Senin. Fadli menjelaskan human trafficking merupakan salah… Continue reading

300 buruh tambang batubara dirumahkan

Penajam (ANTARA News) – Sekitar 300 buruh tambang batubara dari berbagai perusahaan di Penajam Paser Utara untuk sementara dirumahkan karena perusahaan berhenti beroperasi akibat menurunnya harga baru bara. Kabid Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakersos) PPU, Sorijan Sihombing, Rabu (1/5), menjelaskan, keputusan perusahaan batu bara untuk merumahkan para karyawannya, karena tidak ada aktivitas perusahaan di lapangan. Para buruh… Continue reading

Legislator: utamakan unsur perlindungan dalam RUU PPILN

Jakarta (ANTARA News) – Anggota Komisi III DPR Eva Kusuma Sundari mengimbau pemerintah untuk mengutamakan unsur perlindungan dalam revisi rancangan undang-undang (RUU) Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN) guna memberi perlindungan optimal bagi pekerja migran. “Judulnya saja sudah “Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri” maka pasal-pasal yang harus diutamakan harus mencakup aspek perlindungan terhadap tenaga kerja,” kata Eva dalam… Continue reading

Komisi IX putuskan bentuk Panja “outsourcing” BUMN

Jakarta (ANTARA News) – Komisi IX DPR-RI memutuskan untuk membentuk Panja Outsourcing BUMN guna menyelesaikan masalah ketenagakerjaan alih daya di perusahaan milik negara. “Panja Outsourcing BUMN juga untuk menyelesaikan masalah ketenagakerjaan normatif di BUMN,” kata Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning. Dia mengemukakan hal itu usai memimpin Rapat Kerja dengan Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Menakertrans Muhaimin Iskandar di Gedung… Continue reading