Pemerintah Usulkan Pelatihan TKI selama 400 Jam dalam Pembahasan RUU PPILN

Pemerintah dan DPR RI sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk membahas lebih lanjut RUU Tentang Perlindungan Pekerja Indonesia Di Luar Negeri (Ruu Ppiln). Ruu PPILN ini merupakan revisi dari UU No. 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. “Ada beberapa pasal yang harus dibetulkan dalam RUU PPILN ini. Yang pertama menyangkut sistem perlindungan TKI yang lebih komprehensif beserta sanksi-sanksi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip perlindungan, kata Menakertrans Muhaimin Iskandar seusai Rapat Kerja dengan Pansus RUU PPILN DPR RI, di Jakarta pada Selasa (26/2).

Muhaimin pun menambahkan dalam RUU PPILN ini perlu juga disesuaikan dengan adopsi ratifikasi konfensi perlindungan buruh migran dan keluarganya yang ketiga pada prinsipnya juga membedakan antara TKI PLRT, TKI Mandiri, TKI Profesional. Dalam paparannya yang mewakili suara pemerintah, Muhaimin memaparkan 7 Usulan pemerintah terkait RUU PPILN ini, yaitu Kelembagaan, Perwakilan BNPPILN di luar negeri, Tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah, Perlindungan keluarga TKI, Pelatihan dan Sanksi Terkait Judul RUU PPILN hendak dirubah menjadi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri”. “Judul RUU hanya menekankan pada prinsip perlindungan, tetapi tidak menggambarkan prinsip penempatan. Proses penempatan (pra, selama, dan purna) yang benar dan baik akan memberikan perlindungan kepada CTKI/TKI secara optimal,Kata Muhaimin.

Sedangkan dalam masalah kelembagaan, Pemerintah berpendapat pembentukan lembaga baru tidak diperlukan tetapi mengoptimalkan BNP2TKI yang berada Dibawah koordinasi dan pengawasan Kemnakertrans. BNP2TKI ditempatkan sebagai pelaksana kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri dan Sebagai pelaksana penempatan TKI ke luar negeri Secara G to G dan G to P (berbadan hukum). “Selama ini, Undang-undang 39 itu tidak detail mengatur peran BNP2TKI. Uundang-undang yang baru ini ini harus detail lagi sehingga tidak multitafsir terhadap peran BNP2TKI sehingga keberadaanya tidak tumpang tindih dengan dinas dalam hal penempatan dan perlindungan TKI, kata Muhaimin. Ditambahkan Muhaimin tugas dan wewenang kementerian tidak perlu diatur dalam RUU karena telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri (UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kementerian Negara).

Sedangkan tugas dan fungsi badan yang ada diintegrasikan dengan tugas dan fungsi pemerintah daerah sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 38 Tahun 2007. Sementara itu, kata Muhaimin, Perwakilan BNPPILN tidak perlu dibentuk di luar negeri karena tugas dan fungsi akan tumpang tindih dengan keberadaan Atase Ketenagakerjaan di Perwakilan RI. Perlindungan TKI di luar negeri menjadi tugas dan tanggung jawab Atase Ketenagakerjaan di Perwakilan RI. Terkait dengan perlindungan TKI, bilaKeluarga yang ikut serta menjadi TKI maka berlaku ketentuan yang diatur dalam UU ini. Pihak keluarga TKI yang berada di Indonesia diberi akses komunikasi dan informasi terkait dengan hak-hak sebagai keluarga TKI Di bidang pelatihan Muhaimin mengusulkan perlunya Peningkatan kualitas dan kompetensi TKI, dengan persyaratan pelatihan minimum 400 jam dan Subsidi pembiayaan pelatihan TKI oleh Pemerintah.

“ Hal ini didasari kondisi dan permasalahan TKI bahwa sebagian besar CTKI/TKI berpendidikan rendah dan tidak memiliki ketrampilan dan kemampuan TKI untuk melindungi diri sendiri masih lemah. Terakhir, tekait penerapan sanksi yang bakal diatur dalam PPILN ini, Muhaimin mengatakan maka perlu pengaturan sanksi bagi pelaksana penempatan TKI yang melaksanakan penempatan di negara yang dinyatakan moratorium. Dan TKI yang bekerja secara perseorangan/mandiri di negara yang dinyatakan moratorium agar pemberlakukan moratorium secara efektif dengan adanya sanksi, “Memang harus ada sanksi pidana terutama antisipasi pelanggaran penempatan baik moratorium, sebetulnya tidak hanya moratorium tetapi selesaikan dulu sesuai prosedur. Sanksinya selama ini hanya administrasi, pencabutan izin, belum ada sanksi yang bersifat pidana. Belum lama ini Saya menandatangani 12 pencabutan izin PPTKIS tahun ini., kata Muhaimin.

By : Pusat Humas Kemenakertrans

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed