Muhaimin : Indonesia Desak Negara anggota OKI Tingkatkan Pelindungan Pekerja Migran

Pemerintah Indonesia mendesak negara-negara anggota OKI agar memberikan perhatian khusus terhadap upaya-upaya peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak-hak normatif bagi para pekerja migrant.

Kerjasama dan komitmen dari negara-negara OKI dibutuhkan untuk mencegah terjadinya perdagangan manusia (trafficking), penempatan pekerja migrant illegal serta eksploitasi dan perlakuan tidak layak terhadap pekerja migran yang selama ini masih terjadi di negara-negara OKI.

“Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya kerjasama antar Pemerintah untuk terus mempromosikan dan melaksanakan perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja migran,“kata Menakertrans Muhaimin Iskandar dalam keterangan pers Pusat Humas Kemnakertrans di Jakarta pada Kamis ( 25/4).

Hal tersebut dikatakan Muhaimin Iskandar saat menghadiri Pertemuan Menteri-menteri Tenaga Kerja Organinasi Kerjasama Islam (OKI/ Organisation of Islamic Cooperation (OIC)) yang diadakan di Baku, Azerbaijan pada 25-26 April 2013 . Konferensi internasional ini dihadiri 57 negara yang menjadi anggota OKI.

Muhaimin mengatakan sebagai negara berpenduduk Islam terbesar di dunia, Indonesia mengajak negara-negara lainnya agar memperhatikan perlindungan dan hak-hak pekerja migrant.

“Sebagai sesama anggota OKI, kita harus berusaha berusaha membenahi sistem penempatan dan perlindungan pekerja migran dengan saling berbagi komitmen, informasi dan pengalaman dari masing-masing negara. “kata Muhaimin

Selain itu, Muhaimin pun mengingatkan adanya persamaan hak dan kewajiban yang sama antara negara-negara sending countries (negara pengirim ) pekerja migrant dan receiving countries (negara penerima ) pekerja karena kedua belah pihak sama-sama saling membutukan. Kerjasama yang saling menguntungkan harus terus dilakukan. “Kami mengusulkan untuk mengembangkan partnership program di bidang peningkatan kualitas dalam pengembangan standar pelatihan bahasa, etos dan budaya kerja, serta regulasi di negara setempat . Menurut database migrasi dan remitance bilateral Bank Dunia yaitu tahun 2010 negara anggota OKI memiliki pekerja migran asing sebesar 51,1 juta yang diantaranya sebanyak 15,1 juta bermukim di negara-negara Timur_tengah.

Saudi Arabia memiliki jumlah pekerja asing terbesar yakni 7,3 juta pekerja, diikuti oleh Pakistan (4,2 juta) dan Uni Emirat Arab (3,3 juta) dan kazastan (3,1 juta). Oleh karena itu negara-negara timur tengah menjadi negara tujuan yang dominan menerima tenaga kerja migran dari negara lain.

4 Topik Bahasan lainnya
Dalam kesempatan ini Muhaimin mengatakan pertemuan menteri-menteri OKI pun membahas topic-topik ketenagakerjaan lainnya, yaitu Keselamatan dan kesehatan kerja, pengurangan angka pengangguran dan pengembangan kapasitias angkatan kerja, tenaga kerja migran, informasi pasar kerja dan perlindungan sosial,

“Negara-negara OKI perlu meningkatkan promosi K3 baik di tingkat perusahaan skala besar, menengah-kecil, maupun di kalangan pekerja informal. Masih buruknya tingkat kesehatan lingkungan kerja dan tingginya angka kecelakaan kerja di negara-negara OKI dibandingkan rata-rata dunia merupakan alasan K3 dijadikan bidang kerjasama, kata Muhaimin.

Dikatakan Muhaimin, aspek K3 diperlukan karena alasan moral dari sisi perlindungan pekerja, sisi hukum karena dapat menjadi dasar pencegahan, dan sisi cost karena akan menekan beban biaya bagi perusahaan akibat lemahnya K3.

Kedepannya, OKI akan melanjutkan kerjasama di bidang K3 dengan memperkuat networking (OIC-OSHNET) dan mendorong organ dibawah OKI (lembaga riset dan pelatihan SESRIC, Islamic Development Bank/IDB) untuk mendukung program-program K3 lainnya.

Sementara itu, untuk mengurangi angka pengangguran, maka disepakati Kerangka kerjasama difokuskan untuk menumbuhkan UKM dan informal sektor, pengembangan lembaga microfinance syariah, serta pertukaran kebijakan dan pengalaman penanganan pengangguran. Kerjasama di bidang ini juga akan didukung oleh subsidary organs OKI.

“Oleh karenanya setiap negara OKI diminta untuk mengambil langkah-langkah peningkatan koleksi dan aplikasi data statistik, peningkatan kesadaran pentingnya informasi pasar kerja, maupun penetapan indikator kesempatan kerja, kata Muhaimin.

Untuk Pengembangan kapasitas angkatan kerja, negara –negara OKI membahas kerjsa sama dalam pertukaran pengalaman dalam pengelolaan lembaga pendidikan kejuruan melalui skema beasiswa, promosi pendidikan menengah kejuruan, pengembangan administrasi technology-park, promosi MRA, mendorong peranan tripartit dalam penyelenggaraan pelatihan secara mandiri, serta mendorong peranan subsidary organs di bawah OKI untuk meningkatkan peranannya.

Sedangkan di bidang Perlindungan Sosial. Kerjasama dilatarbelakangi dengan situasi globalisasi ekonomi saat ini yang memerlukan kebijakan untuk mendorong keadilan sosial guna menciptakan stabilisasi pertumbuhan ekonomi dan kondisi sosial, mengingat hanya 20 persen penduduk dunia yang merasakan perlindungan sosial.

“Kerjasama dilakukan dalam pengembangan kebijakan perlindungan sosial di bidang ketenagakerjaan, dukungan keuangan dalam menciptakan perlindungan sosial bagi UKM dan pekerja mandiri, serta kemungkinan kerjasama bilateral dalam perlindungan sosial, kata Muhaimin.

Source : Pusat Humas Kemnakertrans

—————————–

IHRP HR Management Training Seminars

Bookmark the permalink.

Comments are closed