Menakertrans Usulkan Sentralisasi Kembali Kontrol Pengawasan Ketenagakerjaan

Pelaksanaan tugas dan fungsi pengawas ketenagakerjaan  di Indonesia  sebaiknya dikembalikan dalam suatu sistem sentralistik. Hal ini perlu dilakukan untuk mengoptimalkan seluruh aspek pengawasan di bidang ketenagakerjaan yang selama ini terkendala oleh adanya sekat-sekat kebijakan otonomi daerah.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar  mengatakan  sistem sentralistik  dalam pengawasan ketenagakerjaan dibutuhkan agar pelaksanaan fungsi pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan di tingkat pusat dan daerah menjadi independen, terpadu, terkoordinasi dan terintegrasi .

Sistem sentralistik akan menciptakan sinergisitas kinerja pengawasan ketenagakerjaan di tingkat pusat dan daerah yang lebih efektif dan optimal, “ kata Menakertrans Muhaimin Iskandar di Kantor Kemenakertrans, Jakarta, Selasa (9/4).

Muhaimin mengatakan upaya untuk memberlakukan kembali system sentralistik dalam pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan di Indonesia merupakan hasil pembahasan Kemenakertrans dengan    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)  dan Kementerian  Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN – RB).

“Kinerja pengawasan ketenagakerjaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota selama ini masih terlihat  lemah dan kurang optimal. Apalagi ditambah tidak merata dan masih terbatasnya kualitas dan kuantitas petugas pengawas ketenagakerjaan di daerah-daerah,” kata Muhaimin.

Diakui Muhaimin, bahwa  berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan  Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota,  Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan telah diserahkan oleh Presiden kepada Gubernur dan Bupati/ Walikota.

Namun menurut Muhaimin, ternyata belum semua daerah  mampu melaksanakan urusan wajib ketenagakerjaan itu secara optimal.  Salah satu indikatornya pelaksanaan kegiatan pengawasan ketenagakerjaan  belum mampu mencapai standar pelayanan minimal (SPM).

Padahal, kata Muhaimin, pengawasan ketenagakerjaan merupakan perangkat terpenting dalam sebuah negara untuk memastikan pelaksanaan peraturan di bidang ketenagakerjaan seperti hubungan industrial, pelaksanaan outsourcing dan upah minimum, kondisi kerja, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta jaminan sosial.

“Penerapan prinsip otonomi daerah secara berlebihan yang menimbulkan egoisme kewenangan daerah  menjadi satu penyebab kurang efektifnya pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan di Indonesia,” ungkap Muhaimin,

Menurut Menakertrans, selama ini Pengawas Ketenagakerjaan yang diangkat oleh  adalah PNS  Daerah  yang dalam operasional dibawah  kendali dan kebijakan Bupati/Walikota. Terkadang hal ini menyebabkan upaya penegakan  hukum bidang ketenagakerjaan akan mengalami kesulitan dan tidak independen.

“Pengawas Ketenagakerjaan juga mengalami  kendala dalam meniti jenjang karir sebagai pejabat  fungsional. Masih sangat sedikit daerah yang menempatkan Pengawas Ketenagakerjaan ke dalam  jabatan fungsional, sehingga kemungkinan dipindah tugaskan dan beralih fungsi,” kata Muhaimin.

Menurut data Kemnakertrans, saat ini jumlah pengawas ketenagakerjaan tercatat sebanyak 2.384 orang, untuk menangani sekitar 216.547 perusahaan. Para pengawas ketenagakerjaan yang saat ini tengah bertugas terdiri dari Pengawas umum, 1.460 orang, Pengawas spesialis  361 orang, Penyidik Pegawai Negeri Sipil 563 orang.

Bahkan, sebaran pengawas ketenagakerjaan saat ini baru  menjangkau kurang lebih 300 kabupaten/kota dari kurang lebih sebanyak 500 jumlah kabupaten/kota yang ada. Padahal idealnya dengan asumsi 1 pengawas ketenagakerjaan mampu  mengawasi 60 perusahaan/tahun, maka masih dibutuhkan tambahan kurang lebih 3.700 pegawai fungsional pengawas ketenagakerjaan.

By : DeskInformasi – Sekretariat Kabinet RI

—————————–

IHRP HR Management Training Seminars

Bookmark the permalink.

Comments are closed