Kemnakertrans – ILO Promosikan Hak-hak Penyandang Cacat (Disabilitas) di Tempat Kerja

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi bekerja sama dengan International Labour Organitational (ILO) mempromosikan Hak-hak Penyandang Cacat (Disabilitas) di Tempat Kerja untuk memperluas kesempatan kerja bagi para penyandang disabilitas di perusahaan-perusahaan.

Menurut data Kemnakertrans dan Kemensos sampai dengan tahun 2010 jumlah tenaga kerja penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 11.580.117 orang yang terdiri dari tuna netra 3.474.035 orang, tuna daksa 3.010.830 orang, tuna rungu 2.547.626 orang, cacat mental 1.389.614 orang dan cacat kronis 1.158.012 orang

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mendesak agar setiap perusahaan baik milik negera maupun swasta agar memberikan kesempatan kerja yang lebih luas bagi para penyandang cacat (disabilitas) di perusahaannya.

“Kita harus sosialisasikan dan yakinkan perusahaan untuk memberi ruang dan kesempatan kerja kepada tenaga kerja penyandang disabilitas. Potensinya sangat besar tapi belum banyak dimanfaatkan karena masih belum menjadi mainstream, “kata Menakertrans Muhaimin Iskandar di Kantor Kemnakertrans, Jakarta pada Selasa ( 5/2).

Hal tersebut diungkapkan Muhaimin dalam acara Sesi Interaktif Dalam Rangka Mempromosikan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Tempat Kerja.Turut hadir dalam kesempatan ini Direktur ILO Kantor Jakarta Peter van Rooij, Sekjen Kemnakertrans Muchtar Luthfie, Dirjen Binapenta kemnakertrans Reyna Usman.

Muhaimin mengatakan Penyandang cacat berhak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak dan mendapat perlakuan yang sama dan tanpa diskriminasi. Mereka dapat bekerja di perusahaan dengan disesuaikan dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuannya.

“Jumlah idealnya, setiap perusahaan harus mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan jabatandan kualifikasi pekerjaan sebagai pekerja pada perusahaannya untuk setiap 100 (seratus) orang pekerja perusahaannya,”kata Muhaimin.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Muhaimin mengatakan ke depannya pemerintah membuat regulasi baru yang lebih bersifat imperative (perintah) dan melakukan law enforcement sehingga bisa lebih memaksa perusahaan agar memperluas kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.

Di bidang regulasi, Pemerintah telah menerbitkan UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Pemerintah pun menerbitkan Kepmenakertrans No.205/MEN/1999 tentang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat, serta mengeluarkan Surat Edaran Menakertrans No.01.KP.01.15.2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat di Perusahaan.

“Salah satu wujud nyata dukungan dari pemerintah lainnya adalah melakukan pelatihan keterampilan dan kompetensi kerja para penyandang cacat untuk meningkatkan Kemampuan dan kapabilitas untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam meningkatkan kehidupan dan penghidupan, “Kata Muhaimin.

Muhaimin menawarkan 13 Balai Latihan Kerja (BLK) UPTP milik Kemnakertrans dan 252 BLK UPTD milik pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia agar dapat dimanfaatkan para penyandang disabilitas di seluruh Indonesia.

“Keberadaan BLK-BLK itu dapat dijadikan sebagai tempat untuk melatih, mempersiapkan dan mengembangkan jenis- jenis keterampilan sesuai dengan minat, bakat dan potensi para penyandang disabilitas, kata Muhaimin,

By: Pusat Humas Kemnakertrans

Bookmark the permalink.

Comments are closed