Kemenakertrans sudah tarik 32 ribu pekerja anak

Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sejak 2008 sudah menarik sekitar 32 ribu pekerja anak dari tempat kerjanya untuk kembali ke sekolah, di antaranya melalui program Pengurangan Pekerja Anak pada Program Keluarga Harapan (PPA-PKH).

Dirjen Pembinaan pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Kemenakertrans Abdul Wahab Bangkona di Serang, Minggu mengatakan, pekerja anak yang ditarik itu rata-rata berumur di bawah usia 18 tahun dan terutama bekerja dalam sektor informal.

Para pekerja anak tersebut ditarik dari tempatnya bekerja untuk dikembalikan dalam dunia pendidikan atau bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya.

“Daerah yang menjadi sentral pekerja anak tersebut biasanya daerah yang tingkat kemiskinannya tinggi. Sebab anak-anak yang bekerja itu karena faktor dorongan ekonomi keluargannya,” kata Abdul Wahab Bangkona usai penyerahan paket bantuan dan penarikan pekerja anak di Provinsi Banten.

Ia mengatakan, secara nasional sampai saat ini masih ada sekitar 300 ribu pekerja anak yang kebanyakan bekerja dalam sektor informal untuk membantu kebutuhan ekonomi keluarganya.

Pemerintah bersama swasta dan masyarakat lainnya terus berupaya mengurangi angka pekerja anak dengan menyalurkan bantuannya atau CSR atau menjadi orang tua angkat dari anak-anak yang kurang mampu agar bisa bersekolah.

“Ini harus ada komitmen yang kuat dari semua pihak, karena kami anggarannya terbatas maka pemerintah daerah atau perusahaan-perusahaan harus bahu-membahu membantu anak yang kurang beruntung agar bisa sekolah bukan bekerja,” katanya.

Ia mengatakan, pada 2013 pihaknya menargetkan penarikan pekerja anak untuk kembali ke sekolah sekitar 11 ribu anak di seluruh Indonesia. Penarikan pekerja anak akan dijalankan di 21 provinsi dan 89 kabupaten/kota sebagai program pengurangan pekerja anak untuk mendukung program keluarga harapan (PPA-PKH).

Wahab mengatakan, setelah menjalani program penarikan, pekerja anak akan dikembalikan ke sekolah untuk belajar formal di tingkat SD/SMP atau SMA, madrasah, pesantren dan kejar paket. Pemerintah telah melakukan pendekatan khusus untuk melarang anak usia sekolah bekerja dan meminta orang tua dan pengusaha tidak boleh memaksa anak bekerja apalagi dengan risiko kehilangan nyawa.

Pihaknya juga meminta gubernur atau kepala daerah untuk segera membentuk satuan tugas untuk melarang anak-anak bekerja. Selain itu, pemerintah juga akan menindak perusahaan yang melanggara aturan mempekerjakan anak sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Tugas ini tidak bisa kami lakukan sendiri karena pekerja anak ini erat kaitannya dengan kemiskinan. Sehingga semua pihak harus memiliki komitmen bersama untuk mengurangi pekerja anak ini karena saling keterkaitan,” kata Abdul Wahab Bangkona.

Source : AntaraNews – Mulyana

—————————–

IHRP HR Management Training Seminars

Bookmark the permalink.

Comments are closed