Dari 949 Perusahaan, 489 Perusahaan Disetujui Penangguhan UMPnya

Proses penangguhan pelaksanaan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2013 masih terus dilakukan. Namun prosesnya terkendala karena kurang lengkapnya persyaratan penundaan UMP yang diajukan perusahaan. Menurut Data Kementerian TenagaKerja dan Transmigrasi, tercatat sebanyak 949 perusahaan yang mengajukan penangguhan pelaksanaan UMP 2013. Lokasinya tersebar di 7 provinsi yaitu, Papua Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Banten dan Jawa Barat.

Hasilnya, sampai saat ini, sebanyak 489 perusahaan telah disetujui penangguhannya oleh masing-masing Gubernur, 120 perusahaan ditolak dan sisanya sebanyak 340 masih dalam proses. Dari 340 perusahaan yang masih dalam proses itu terdiri dari 13 perusahaan yang mencabut surat pengajuan penangguhan pelaksanaan upahnya, 9 melewati batas waktu dan 318 belum dapat diproses karena tidak melengkapi persyaratan.

“Sayangnya kebanyakan perusahaan yang masih dalam proses dan belum disetujui oleh gubernur, hanya menyertakan selembar surat saja, tanpa melampirkan syarat-syarat lainnya. Hal ini menyebabkan pengajuannya belum bisa diproses lebih lanjut oleh para gubernur, kata Dirjen Pembinaan hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnakertrans R. Irianto Simbolon di Jakarta pada Kamis (14/2).

Hal tersebut diungkapkan Dirjen PHI dan Jamsos Kemnakertrans R. Irianto Simbolon mewakili Menakertrans Muhaimin Iskandar saat menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ke 14 PT Multi Bintang Indonesia Tbk (MBI) dengan PUK FSP SPSI dan SP RTMM FSPSI.

Irianto mengatakan untuk mempercepat pengambilan keputusan soal penangguhan UMP ini, maka para Gubernur dan Kepala Dinas Tenaga Kerja di masing-masing provinsi agar proaktif dalam mengingatkan perusaahaan untuk melengkapi persyaratan yang harus dilampirkan.

“Kita minta kepada Gubernur maupun Kadisnaker untuk pro aktif mengajak dan mengingatkan para pengusaha soal ini. Kalau memang mau serius mau mengajukan penangguhan UM harus dilengkapi persyaratannya sehingga bisa segera dilakukan verifikasi, kata Irianto.

Penangguhan ini diutamakan untuk industri padat karya yang bergerak di usaha tekstil, alas kaki dan indutri mainan. Hal ini dilakukan untuk mencegah dampak terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat kenaikan UMP. Industri padat karya memang perlu mendapat perhatian khusus karena memang rentan terkena dampak kenaikan upah minimum yang naik secara signifikan. Apalagi sebagian industri padat karya yang bergerak di bidang usaha tekstil, alas kaki dan indutri mainan itu banyak menyerap tenaga kerja dan mempunyao kemampuan yang bervariasi.

Jumlah perusahaan sector padat karya yang bergerak di bidang tekstil dan produk tekstil , alas kaki dan indutri adalah 2.510 perusahaan dengan jumlah pekerja/buruh seluruhnya adalah 1.593.792 orang. Perusahaan tekstil dan produk tekstil yang perlu mendapat perhatian khusus antisipasi dampak kenaikan upah minimum mencakup serat fiber, pemintalan/benang, pertenunan dan rajutan, pencelupan, printing, cap dan bordir serta garment 9baju, calanam kaos, kaos kaki, dasi dll).

Sedangkan perusahaan yang bergerak di bidang alas kaki adalah perusahaan sandal dan sepatu sedangkan industry mainan adalah boneka, robot dan mobil-mobilan. Mengenai lamanya waktu penangguhan dan variasi besaran upah yang dibayarkan selama penangguhan , Irianto mengatakan jangka waktunya bervariasi, antara rentang 6,8 ataupun 12 bulan. Demikian juga dengan variasi besaran upah yang dibayarkan.

“Jadi tidak 100% disamakan dengan perbedaan upah yang UMP baru dengan yang lama, tetapi tetap ada kenaikan dari upah minimum yang lama dengan menggunakan data inflasi atau angka KHL. Misalnya di DKI, dari UMP 2013 sebesar 2,2 juta dan UMP 2012 sebesar 1,5 juta ada beberapa perusahaan yang membayarkan 1,9 juta yang dengan patokan angka KHL, “kata Irianto mencontohkan.

By : Pusat Humas Kemnakertrans.

Bookmark the permalink.

Comments are closed