Pekerja dengan HIV/AIDS tetap peroleh jaminan kesehatan

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar mengingatkan bahwa tidak boleh ada diskriminasi dalam dunia kerja, termasuk kepada para pengidap HIV/AIDS dalam mendapatkan layanan kesehatan. Berdasarkan Permenakertrans no. 20/2012 tanggal 19 November 2012 yang merupakan Pelaksanaan dari PP 53/2012 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, ditegaskan bahwa penderita HIV-Aids berhak mendapatkan fasilitas layanan kesehatan sebanyak Pengobatan HIV/AIDS Rp 20 juta/tahun.… Continue reading

Mulai Tahun Depan akan Ada 2 Macam UMP

Pemerintah membuat formulasi baru untuk penentuan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2014. Rencananya akan ada dua macam UMP yang ditetapkan, yaitu UMP untuk industri besar dan UMP untuk industri padat karya. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mengatakan pembagian ini dilakukan karena keluhan industri padat karya seperti tekstil, garmen, sepatu dan lainnya. Banyak industri padat karya yang tidak… Continue reading

Buruh rencanakan mogok nasional akhir Oktober

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengatakan aksi mogok nasional oleh gabungan serikat buruh nasional dan daerah rencananya akan dilaksanakan akhir Oktober 2013 sebelum pemerintah mengumumkan penetapan upah minimum pada 1 November . “Mogok nasional pasti dilaksanakan. Jumlahnya sekitar tiga juta orang di 200 Kabupaten-Kota. Kita akan tingkatkan dan di 20 provinsi. Mogok di pelabuhan seluruh Indonesia, bandara-bandara,… Continue reading

Pemerintah Batasi Kenaikan UMP 2014 Maksimal 20%

Jakarta – Pemerintah membatasi kenaikan upah minumum provinsi (UMP) tahun 2014 tidak akan lebih dari 20%. Besaran tersebut sudah dihitung dan tertuang dalam Pedoman Kebijakan Upah Minimum. Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan pemerintah sedang memfinalisasi Instruksi Presiden (Inpres) tentang kebijakan pedoman UMP terbaru. “Inpres ini dimaksudkan sebagai instruksi kepada Menteri, Gubernur, Bupati, dan Walikota agara dalam penetapan UMP dan UM kabupaten… Continue reading

Lagi, MA Pidanakan Manajer BUMN yang Membayar Buruh di Bawah UMR

Jakarta – Mahkamah Agung (MA) kembali menjatuhkan vonis pidana bagi perusahaan yang memberikan gaji di bawah upah minumun regional (UMR). Jika sebelumnya sanksi serupa dijatuhkan kepada pengusaha asal Surabaya, kali ini dijatuhkan kepada perusahaan pelat merah PLN. Kasus ini menjerat Manajer PT PLN Pembangkit Sumatera Bagian Utara Belawan, Ermawan Arief Budiman. Sebagai penanggung jawab di area tersebut, Ermawan menggaji 10 pekerja… Continue reading