3.000 Buruh ‘Serbu’ Gedung DPR Tolak ‘Balsem’ dan Kenaikan Harga BBM

Jakarta – Hari ini DPR-RI akan melakukan sidang paripurna untuk mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2013. Salah satu poinnya persetujuan anggaran program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat atau ‘Balsem’ sebagai kompensasi kenaikan harga BBM subsidi bagi masyarakat miskin. Bagaimana tanggapan para buruh?

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan, buruh tetap menolak keinginan pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Selain itu ia juga dengan tegas menolak Bantuan Langsung Sementara (BLSM) atau ‘Balsem’ yang diberikan pemerintah sebagai kompensasi dari kenaikan harga BBM bagi masyarakat miskin.

Menurutnya upaya pemberian ‘balsem’ dari pemerintah sebagai kompensasi dari kenaikan harga BBM hanya akan membuat rakyat miskin bertambah miskin, begitupun dengan buruh. Oleh karena itu, khusus hari ini pihaknya akan mengerahkan 3.000 buruh turun ke jalan dan menyerang Gedung DPR Jakarta.

“Buruh tetap menolak kenaikan harga BBM. Oleh karena itu kita akan kerahkan massa sekitar 3.000 orang pada 17 Juni 2013 ke Gedung DPR RI dan secara serempak aksi juga akan dilakukan ribuan buruh di Kawasan Industri Pulogadung dan seluruh Indonesia,” tegas Said kepada detikFinance, Senin (17/6/2013).

Buruh beralasan upaya pemerintah menaikan harga BBM yang diakibatkan membengkaknya anggaran subsidi di APBN merupakan omong kosong, karena anggaran untuk BLSM berasal dari utang.

Buruh juga menilai pemerintah telah membohongi rakyat, karena sebenarnya pemerintah telah gagal mengelola keuangan negara terutama dalam mengoptimalkan potensi pajak dan mengambil sikap tegas pada pengemplang pajak dan koruptor yang telah mengerogoti APBN selama ini.

Menurut Said, jumlah BLSM yang direncanakan pemerintah sebesar Rp 150.000/bulan tidak akan mencukupi kebutuhan hidup masyarakat miskin yang semakin tinggi akibat naiknya beberapa kebutuhan pokok, seperti melonjaknya harga sembako, harga sayur dan lauk-pauk, ongkos trasportasi, dan sewa perumahan.

Ia juga menegaskan, pemberian BLSM menjelang tahun politik 2014 ini sarat politisasi. Sementara itu bentuk bantuan BLSM yang direncanakan pemerintah hanya akan diberikan selama 4 bulan akan menggantung nasib masyarakat miskin.

Source : detikFinance – Wiji Nurhayat

—————————–

IHRP HR Management Training Seminars

Bookmark the permalink.

Comments are closed